Nasionalisme dan Integrasi Nasional

MAKALAH

NASIONALISME DAN INTEGRASI NASIONAL

Untuk Memenuhi Tugas Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Diasuh Oleh :

Suroto,M.Pd

Oleh :

1.                 Hujjah Hanifa                ( NIM A1C114023 )

2.                 Norpuadah                     ( NIM A1C114044 )

3.                 Rahmawati                    ( NIM A1C114046 )

4.                 Retno Lutfiani                ( NIM A1C114050 )

5.                 Siti Rupiah                    ( NIM A1C114048 )

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA

JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN IPA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FEBRUARI 2015

Kata Pengantar

            AlhamdulillahiRabbilA’lamin. Pujisyukur kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam yang telah memberikan kesehatan, umur panjang dan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita pergunakan untuk membaktikan diri bagi agama, bangsa dan negara. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengeluarkan kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang terang benderang akan ilmu pengetahuan.

            Alhamdulillah,makalahpendidikan kewarganegaraaninitelahselesaidibuatolehpenulisdenganharapandapatmemberikanpengetahuanlebihakannasionalisme dan integritas nasional.Taklupa pula penulismengucapkanterimakasihkepadasemuapihak yang telahmembantupenulisdalampenyusunanmakalahinihinggaselesai.

            Penulismenyadaribahwadalampenyusunanmakalahinijauhdarisempurna, baikdarisegipenyusunan, bahasan, ataupunpenulisannya.Olehkarenaitu kami mengharapkankritikdan saran yang sifatnyamembangun, khususnyadari guru matakuliahgunamenjadiacuandalambekalpengalamanbagi kami untuklebihbaik  dimasa yang akandatang.

                                                                        Banjarmasin,25 Februari 2015

                                                                                    Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar. 2

DAFTAR ISI 3

BAB I. 4

PENDAHULUAN.. 4

1.1         Latar Belakang. 5

1.2.       Rumusan Masalah. 5

1.3.       Tujuan Penulisan. 5

BAB II. 6

PEMBAHASAN.. 6

2.1.       Pengertian Nasionalisme. 6

2.2        Pengertian Integritas Nasional 8

2.3        Otonomi Daerah dan Demokrasi sebagai Pencegah Disentegrasi. 10

Upaya pemerintah untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa kadang kala lebih bersifat refresif daripada preventif. Bahkan upaya mengatasi berbagai gerakan yang mengarah pada separatisme cenderung digerakan separatis melakukan dengan menggunakan pendekatan militerisme. Beberapa separatisme ynag diganti dengan pendekatan militeralisme pada masa lalu seperti di aceh dan papua ternyata sampai saat ini masih terus bergolak. Memperhatikan hasil dari upaya-upaya pembinaan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa selama ini, dirasakan an disadari terdapat sesuatu hal yang masih kurang. Hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya eksalasi tuntunan dan aspirasi masyarakat pada sebagian daerah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini tentu sangat mempengaruhi dan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. 10

Kebijakan otonomi daerah berdasarkan undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah mulai dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah semenjak tanggal 1 Januari 2001. 11

Benarkah pemberian otonomi daerah kepada daerah dapat menyebabkan timbulnya disintegrasi? Pernyataan ini tidak dapat ditirima begitu saja tetapi harus dijawab melalui pengkajian scara komprehensif. Mundulnya anggapan bahwa pemberian otonomi kepada daerah akan menjadi potensi bagi disinregrasi bangsa dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain: 11

1.      Kewenangan. 11

Dengan otonomi daerah akan terjadi pengurangan kewenangan yang dimiliki oleh pusat dan provensi sedangkan sebaliknya bagi kabupaten/kota akan terjadi penambahan kewenangan yang dimilikinya. Kondisi ini dianggap oleh sebagian pihak akan meningkatkan posisi tawar daerah dalam menghadapi pusat, dan ada pula suatu saat ketika pemerintah tidak mampu lagi melakukan kontrol atau mengendalikan daerah maka akan timbul pergerakan daerah untuk memisahkan diri dari NKRI. 11

2.      Kemampuan. 11

Bagi negara yang memiliki sumber daya alam yang besar dana perimbangan ini akan meningkatkan kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kemampuan fiskal daerah ini dianggap akan menghilangakn ketergantungan daerah kepada pusat, dan suatu saat daerah akan melepaskan diri dari ikatan NKRI. 11

3.      Kepercayaan. 11

Peningkatan kewenganan dan kemampuan fiskaldaerah akan mengurangi dan bahkan menghilangkan ketergantunagn daerah kepada pusat. Sebagian pihak berpendapat bahwa jika ketergantungan daerah kepada pusat sudah bekurang atau hilang maka kepercayaan daerah kepada pusat sebagai pengikat NKRI akan berkurang dan bahkan hilang. Hal ini akan mendorong daerah untuk melepaskan diri dari NKRI. 11

Jika ketiga aspek tersebut dilihat dari sudut pandang pihak yang mengalami kehilangan atau pengurangan kewenangan, maka bukan suatu yang mustahil otonomi daerah akan di anggap sebagai potensi disintegrasi bangsa. Namun dari sudut pandang daerah, kebijakan otonomi daerah, kebijakan otonomi daerah dilihat dari ketiga aspek di atas bukanlah merupakan potensi bagi disintegrasi bangsa. Bahkan sebaliknya, peningkatan kewenangan daerah dan kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatanya justru akan miningkatkan kepercayaan daerah kepada pusat. Peningkatan kepercayaan daerah kepada pusat akan menumbuhkan dukungan daerah pada pusat dalam mengelola Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, anggapan bahwa otonomi daerah potensi disintegrasi bangsa perlu diluruskan kembali. 11

BAB III. 12

PENUTUP. 12

3.1        Kesimpulan dan Saran. 12

DAFTAR PUSTAKA.. 13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1            Latar Belakang

Enam puluh sembilan tahun sudah Indonesia merdeka, akan tetapi kemerdekaan itu kian memudar seiring dengan bertambahnya umur kemedekaan tersebut. Ketika zaman penjajahan Indonesia dijajah oleh bangsa lain, sedangkan sesudah kemerdekaan Indonesia dijajah oleh bangsa Indonesia sendiri. Adu domba dan mencari – cari kesalahan pihak lawan adalah hal yang biasa terjadi, sehingga hal sepele dapat menimbulkan perpecahan. Tawuran antar pelajar, antar desa, antar suku adalah pemandangan yang sangat memprihatinkan bagi bangsa yang telah lama merdeka.

Di kalangan politik pemerintahan, banyak orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Perbuatan yang tidak bertaggungjawab itulah yang akan menghancurkan keutuhan NKRI. Keutuhan NKRI bukan hanya kewajiban para TNI maupun POLRI, akan tetapi adalah kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini juga berhak dinikmati oleh anak cucu kita.

Oleh karena itu, kami berusaha mengkaji lebih dalam tentang nasionalisme dan integritas nasional dengan harapan dapat menambah rasa nasionalisme dan menciptakan perssatuan dan kesatuan kita.

1.2.      Rumusan Masalah

Seperti latar belakang yang telah diuraikan di atas,maka rumusan masalah yang kami angkat dalam makalah ini adalah sebagai berikut.

1.      Apa pengertian Nasionalisme?

2.      Apa pengertian Integrasi Nasional?

3.      Apa peran Demokrasi dan Otonomi Daerah sebagai pencegah disintegrasi?

1.3.      Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut.

1.      Mengetahui pengertian Nasionalisme.

2.      Mengetahui pengertian Integrasi Nasional.

3.      Mengetahui peran Demokrasi dan Otonomi Daerah sebagai pencegah disentegrasi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1.      Pengertian Nasionalisme

Nasionalisme adalah faham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris nation) dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.

Menurut Ernest Gellenervia, nasionalisme adalah prinsip politik yag beranggapan bahwa unit asional dan politik seharusnya seimbang.Sedangkan menurut Anderson, nasionalisme adalah kekuatan dan kontiunitas dari sentimen dan identitas nasional dengan mementingkan nation. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nasionalisme adalah kesadaran keanggotaan di suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai , mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu.

Elemen-elemen nasionalisme antara lain adalah sebagai berikut.

1.      Proses pembentukan, atau pertumbuhan bangsa-bangsa.

2.      Proses kesadaran memiliki bangsa yang bersangkutan.

3.      Suatu bahasa dan simbiosis bangsa

4.      Gerakan sosial dan politik demi bangsa yang bersangkutan.

5.      Suatu doktrin dan/atau ideologi bangsa, baik yang umum maupun yang khusus.

Adapun beberapa bentuk dari nasionalisme berdasarkan pendapat warga negara, etnis, budaya, keagamaan, dan ideologi dikategorikan sebagai berikut.

1.             Nasionalisme kewargannegaraan (atau nasionalisme sipil) adalah nasionalisme dimana warga negara memperoleh kebenarn politik dari penyertaan aktif rakyat, kehendak rakyat perwakilan rakyat. Teori ini mula-mula dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan-bahan tulisan.

2.             Nasionalisme etnis adalah nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran pilitik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat.

3.             Nasionalisme romantik (nasionalisme orgaik, nasionalisme identitas) adalah lanjutan dari nasioanlisme etnis yang mana negara memperoleh kebenaran politik secara semula jadi (organik) hasil dari bangsa atau ras, menurut semangat romantisme.

4.             Nasionalisme budaya adala nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya sifat keturunan seperti warna kulit, ras dan sebagainya.

5.             Nasionalisme kenegaraan adalah variasi nasionalisme kewarganegaraan, selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis.

6.             Nasionalisme agama adalah nasionalisme dimananegara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Walaupun begitu lazimnya nasionalisme etnis dicampuradukkan dengan nasionalisme keagamaan.

Nasionalisme terbentuk melalui beberapa unsur antara lain :

1.             Unsur sejarah.

2.              Budaya unggul.

3.              Suku bangsa dan bahasa.

4.              Agama

2.2       PengertianIntegritasNasional

Di Indonesia istilahintegrasimasihseringdisamakandisamakandenganistilahpembaruanatauasimilasi, padahalkeduaistilahtersebutmemilikiperbedaan.Integrasidiartikandenganintegrasikebudayaan, integrasisosial, danpluralismesosial.Sementarapembaruandapatberartiasimilasidanamalganasi.

Sementara yang dimaksuddenganintegrasinasionaladalahpenyatuanbagian-bagian yang berbedadarisuatumasyarakatmenjadisuatukeseluruhan yang lebihutuhataumemadukanmasyarakat-masyarakatkecil yang banyakjumlahnyamenjadisuatubangsa.Selainitudapat pula diartikanbahwaintegrasibangsameruapakankemampuanpemerintah yang semakinmeningkatuntukmenerapkankekuasaannya di seluruhwilayah.

Contoh-contohpendorongintegrasinasional:

·         Adanya rasa keinginanuntukbersatu agar menjadinegara yang lebihmajudantangguh di masa yang akandatang.

·         Rasa cintatanah air terhadapbangsa Indonesia

·         Adanya rasa untuktidakinginterpecahbelah, karenauntukmencarikemerdekaanituadalahhal yang sangatsulit.

·         Adanyasikapkedewasaan di sebagianpihak, sehinggasaatterjadipertentanganpihakinilebihbaikmengalah agar tidakterjadiperpecahanbangsa.

·         Adanya rasa senasibdansepenanggungan

·         Adanya rasa dankeinginanuntukrelaberkorbanbagibangsadannegara demi terciptanyakedamaian.

Faktor-faktorpendorongintegrasinasionalsebagaiberikut:

1.      Faktorsejarah yang menimbulkan rasa senasibdanseperjuangan.

2.      Keinginanuntukbersatu di kalanganbangsa Indonesia sebagaimanadinyatakandalamSumpahPemudatanggal 28 Oktober 1928.

3.      Rasa cintatanah air di kalanganbangsa Indonesia, sebagaimanadibuktikanperjuanganmerebut, menegakkan, danmengisikemerdekaan.

4.      Rasa relaberkorbanuntukkepentinganbangsadan Negara, sebagaimanadibuktikanolehbanyakpahlawanbangsa yang gugur di medanperjuangan.

5.      KesepakatanataukonsensusnasionaldalamperwujudanProklamasiKemerdekaan, Pancasiladan UUD 1945, benderaMerahPutih, lagukebangsaan Indonesia Raya, bahasakesatuanbahasa Indonesia.

6.      Adanyasimbolkenegaraandalambentuk Garuda Pancasila, dengansemboyanBhinneka Tunggal Ika.

7.      Pengembanganbudayagotongroyong yang merupakancirikhaskepribadianbangsa Indonesia secaraturuntemurun.

Faktor-faktorpenghambatintegrasinasionalsebagaiberikut:

1.      Masyarakat Indonesia yang heterogen (beranekaragam) dalamfaktor-faktorkesukubangsaandenganmasing-masingkebudayaandaerahnya, bahasadaerah, agama yang dianut, rasdansebagainya.

2.      Wilayah negara yang begituluas, terdiriatasribuankepulauan yang dikelilingiolehlautanluas.

3.      Besarnyakemungkinanancaman, tantangan, hambatandangangguan yang merongrongkeutuhan, kesatuandanpersatuanbangsa, baik yang berasaldaridalammaupunluarnegeri.

4.      Masihbesarnyaketimpangandanketidakmerataanpembangunandanhasil-hasilpembangunanmenimbulkanberbagai rasa tidakpuasdankeputusasaan di masalah SARA (Suku, Agama, Ras, danAntar-golongan), gerakanseparatismedankedaerahan, demonstrasidanunjuk rasa.

5.      Adanyapaham “etnosentrisme” di antarabeberapasukubangsa yang menonjolkankelebihan-kelebihanbudayanyadanmenganggaprendahbudayasukubangsa lain.

6.      Lemahnyanilai-nilaibudayabangsaakibatkuatnyapengaruhbudayaasing yang tidaksesuaidengankepribadianbangsa, baikmelewatikontaklangsungmaupunkontaktidaklangsung. Kontaklangsung, antara lain melaluiunsur-unsurpariwisata, sedangkankontaktidaklangsung, antara lain melalui media cetak (majalah, tabloid), atau media elektronik (televisi, radio, film, internet, teleponseluler yang mempunyaifiturataufasilitaslengkap).

2.3       Otonomi Daerah dan Demokrasi sebagai Pencegah Disentegrasi.

Upaya pemerintah untuk mempertahankanpersatuandankesatuanbangsakadangkalalebihbersifatrefresifdaripadapreventif. Bahkanupayamengatasiberbagaigerakan yang mengarahpadaseparatismecenderungdigerakanseparatismelakukandenganmenggunakanpendekatanmiliterisme.Beberapaseparatismeynagdigantidenganpendekatanmiliteralismepadamasalaluseperti di acehdanpapuaternyatasampaisaatinimasihterusbergolak.Memperhatikanhasildariupaya-upayapembinaandanmempertahankanpersatuandankesatuanbangsaselamaini, dirasakanandisadariterdapatsesuatuhal yang masihkurang. Hal initerlihatdengansemakinmeningkatnyaeksalasituntunandanaspirasimasyarakatpadasebagiandaerahuntukmemisahkandiridari Negara KesatuanRepublik Indonesia.Kondisiinitentusangatmempengaruhidanmembahayakanpersatuandankesatuanbangsa.

Kebijakanotonomidaerahberdasarkanundang-undangNomor 22 tahun 1999 tentangpemerintahdaerahmulaidilaksanakandalampenyelenggaraanpemerintahdaerahsemenjaktanggal 1 Januari 2001.

Benarkahpemberianotonomidaerahkepadadaerahdapatmenyebabkantimbulnyadisintegrasi?Pernyataaninitidakdapatditirimabegitusajatetapiharusdijawabmelaluipengkajianscarakomprehensif.Mundulnyaanggapanbahwapemberianotonomikepadadaerahakanmenjadipotensibagidisinregrasibangsadapatdilihatdariberbagaiaspekantara lain:

1.                  Kewenangan

Denganotonomidaerahakanterjadipengurangankewenangan yang dimilikiolehpusatdanprovensisedangkansebaliknyabagikabupaten/kotaakanterjadipenambahankewenangan yang dimilikinya. Kondisiinidianggapolehsebagianpihakakanmeningkatkanposisitawardaerahdalammenghadapipusat, danada pula suatusaatketikapemerintahtidakmampulagimelakukankontrolataumengendalikandaerahmakaakantimbulpergerakandaerahuntukmemisahkandiridari NKRI.

2.                  Kemampuan

Baginegara yang memilikisumberdayaalam yang besardanaperimbanganiniakanmeningkatkankemampuandaerahuntukmenyelenggarakanpemerintahan, pelaksanaanpembangunandanpemberianpelayanankepadamasyarakat. Peningkatankemampuanfiskaldaerahinidianggapakanmenghilangaknketergantungandaerahkepadapusat, dansuatusaatdaerahakanmelepaskandiridariikatan NKRI.

3.                  Kepercayaan

Peningkatankewenganan dankemampuanfiskaldaerahakanmengurangidanbahkanmenghilangkanketergantunagndaerahkepadapusat. Sebagianpihakberpendapatbahwajikaketergantungandaerahkepadapusatsudahbekurangatauhilangmakakepercayaandaerahkepadapusatsebagaipengikat NKRI akanberkurangdanbahkanhilang. Hal iniakanmendorongdaerahuntukmelepaskandiridari NKRI.

Jikaketigaaspektersebutdilihatdarisudutpandangpihak yang mengalamikehilanganataupengurangankewenangan, makabukansuatu yang mustahilotonomidaerahakan di anggapsebagaipotensidisintegrasibangsa. Namundarisudutpandangdaerah, kebijakanotonomidaerah, kebijakanotonomidaerahdilihatdariketigaaspek di atasbukanlahmerupakanpotensibagidisintegrasibangsa.Bahkansebaliknya, peningkatankewenangandaerahdankemampuandaerahuntukmengaturdanmenguruskepentinganmasyarakatanyajustruakanminingkatkankepercayaandaerahkepadapusat. Peningkatankepercayaandaerahkepadapusatakanmenumbuhkandukungandaerahpadapusatdalammengelola Negara KesatuanRepublik Indonesia. Olehsebabitu,anggapanbahwaotonomidaerahpotensidisintegrasibangsaperludiluruskankembali.

BAB III

PENUTUP

3.1              Kesimpulandan Saran

Dari pemaparan makalah di atas dapat disimpulkan bahwa nasionalisme adalah suatu faham yang menciptakan dan mempertahankan suatu negara. Sedangkan pengertian denganintegrasinasionaladalahpenyatuanbagian-bagian yang berbedadarisuatumasyarakatmenjadisuatukeseluruhan yang lebihutuh. Nasionalisme dan Integrasi nasional sangat berperan penting sebagai penentu tetap berdirinya suatu bangsa. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membuat kebijakan otonomi  dan menggunakan sistem demokrasi dalam pemilihan pemimpin yag bertujuan untuk menciptakan suasana nasionalisme dan integritas nasional.

Keutuhan NKRI bukan hanya kewajiban aparat negara, tetapi juga kewajiban seluruh elemen yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kita sebagai warga yang baik wajib menjaga keutuhan NKRI agar kemerdekaan yang kita rasakan saat ini juga dapat dirasakan oleh keturunan kita.

DAFTAR PUSTAKA

 

Chikajessica. (2015, Juni 11). Faktor-faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional. Dipetik Februari 2015, 25, dari http://brainly.co.id/tugas/180308

Dedi Rosyada dkk. (2003). Demokrasi & Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media.

Dr.Sarbaini, M. (2013). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Banjarmasin: UPT MKU(MPK-MBB) Universitas Lambung Mangkurat.

Hery Susanto dkk. (2004). Menolak Kembalinya Sentralisasi. Jakarta: Komunal.

Ketpratama, M. P. (2012, Oktober 31). MENINGKATKAN NASIONALISME DEMI TERWUJUDNYA INTEGRASI NASIONAL. Dipetik Februari 25, 2015, dari http://meddypedrosaketpratama.blogspot.com/2012/10/meningkatkan-nasionalisme-demi.html